Gerindra: Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tidak Efektif

Untuk mengatasi permasalahan defisit transaksi berjalan, Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari dua kelompok. Pertama menaikkan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor atas sejumlah barang konsumsi, termasuk telepon seluler dan kendaraan bermotor jenis tertentu, kedua, pembebasan dan pengembalian bea masuk atas impor untuk tujuan ekspor. 

Menurut ekonom senior Umar Juoro, pemerintah seharusnya memberi insentif pada sektor minyak ketimbang sektor lain. Menurut Umar, paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak menyentuh permasalahan di sektor perminyakan. Padahal ekspor minyak terus menurun sementara impor minyak terus bertambah.

Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ondy A. Saputra mengatakan bahwa Gerindra mendukung pernyataan Umar Juoro bahwa sektor perminyakan harus menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan ekonomi pemerintah.

“Semakin banyak negara ini mengimpor minyak maka perekonomian bangsa akan semakin defisit. Paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak akan terlalu berpengaruh pada penurunan defisit karena pengurangan impor  pada barang konsumsi tidak berhubungan dengan pengurangan impor minyak.” ujar Ondy.

Ondy juga mengatakan bahwa pemerintah juga harus berpikir jangka panjang terhadap permasalahan energi, “cadangan minyak suatu saat pasti akan habis, di sisi lain konsumsi energi akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi manusia. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah memanfaatkan sumber daya energi yang dapat diperbaharui yaitu Bahan Bakar Nabati (BBN).”