Prabowo Subianto: Indonesia Bisa Jadi Bangsa Gagal Bila Pemilu Bermasalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini, Senin, 4 November 2013 berencana menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penetapan DPT tersebut diumumkan setelah adanya penundaan beberapa kali karena adanya data pemilih yang bermasalah.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto melalui akun Twitter @Prabowo08 mengatakan bahwa sikap Gerindra secara kritis menolak penetapan DPT oleh KPU pada hari ini.
Prabowo mengatakan bahwa sebagai bangsa yang menjalankan demokrasi, penetapan DPT adalah salah satu ujian yang paling menentukan. Prabowo menghimbau kepada pihak – pihak yang berwenang agar benar-benar melaksanakan proses – proses pemilihan umum secara profesional. Penyusunan DPT harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, tanpa niat untuk rekayasa, apalagi untuk melanggengkan kecurangan.
Prabowo juga mengatakan, sejarah mengajarkan bahwa apabila proses pemilu dipertanyakan, maka masa depan demokrasi itu sendiri bisa terancam. Pemerintah yang berkuasa akibat pemilu yang cacat adalah pemerintah yang tidak sah. Cepat atau lambat, rakyat bisa tidak patuh kepada pemerintah yang berkuasa. Jika proses pemilu cacat, Indonesia bisa berubah dari negara hukum jadi negara hukum rimba. Indonesia akan menjadi negara gagal.

Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra, Ondy A. Saputra mengatakan bahwa sikap Gerindra menolak penetapan DPT sebaiknya dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada KPU agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. “Penundaan penetapan DPT dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan data yang bermasalah.  Apalah artinya pemilu tetap dilaksanakan jika kecurangan tetap terjadi. Kami berharap permasalahan DPT ini ditangani secara maksimal. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh proses pemilihan umum yang jujur dan adil.”