Kebijakan sterilisasi jalur busway serta penerapan denda Rp
1 juta bagi penerobos jalur busway yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta
dianggap oleh beberapa pihak sebagai penyebab kemacetan parah di beberapa ruas
jalan Jakarta selama 3 hari terakhir.
Kepala Bidang Kominfo Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra) Ondy A. Saputra mengatakan langkah yang ditempuh oleh Pemprov DKI
sudah tepat, “penyebab kemacetan di Jakarta bukanlah karena sterilisasi jalur
busway, namun karena pertambahan angka kendaraan pribadi yang tak terkendali.
Sebagai catatan dari Dinas Pelayanan Pajak Daerah (PPD) DKI Jakarta, saat ini
di Jakarta muncul 500 mobil baru setiap hari. “
Ondy juga menyoroti pemerintah pusat yang lepas tangan
terhadap permasalahan kemacetan Jakarta. “Pemerintah pusat seharusnya turut
bertanggung jawab terhadap masalah kemacetan di Jakarta. Pemberian izin Low
Cost Green Car (LCGC) oleh pemerintah justru akan semakin memperparah
kemacetan.”
“Seharusnya ada sinergi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan. Apabila Bapak
Prabowo Subianto mendapat mandat untuk memimpin negeri ini, sinergi antara
pemerintah pusat dengan pemprov DKI pasti dilakukan. Sinergi tersebut dapat
dilakukan dengan adanya subsidi dari pemerintah pusat untuk penyediaan angkutan
umum di kota-kota besar dan pedesaan.” lanjut Ondy
“Bapak Prabowo pernah mengatakan bahwa ada potensi kebocoran
anggaran negara sebesar Rp 1.000 triliun. Penyelamatan anggaran sebesar itu
bisa dialokasikan untuk pembelian sedikitnya 25.000 bis baru. Dari angka
tersebut bisa dialokasikan bis sebanyak 5.000 untuk Jakarta, 1.000 untuk
Bandung, 1.000 untuk Semarang, 2.000 untuk Surabaya, dan kota-kota serta
desa-desa di seluruh Indonesia. Jika memungkinkan, angkutan umum tersebut bisa
digratiskan untuk pelajar, mahasiswa, buruh, dan masyarakat pedesaan. Dengan
adanya kebijakan seperti itu kami yakin permasalahan kemacetan di Jakarta dan
kota-kota besar lainnya dapat diatasi.”
tutup Ondy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar