Gerindra: Kasus Penyadapan Australia Adalah Pelecehan, Pemerintah Harus Tegas

New York Times dan Canberra Times edisi akhir pekan lalu mengulas soal jutaan pelanggan PT Telkomsel yang disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Canberra Times dan New York Times juga memberitakan soal bocoran dokumen rahasia dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, yang kini menjadi buronan AS. Dokumen Snowden menunjukkan, dinas spionase elektronik Australia melakukan penyadapan secara massal terhadap jaringan komunikasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Telkomsel. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan tersebut.

Sepanjang tahun 2013, Australian Signals Directorate mendapatkan hampir 1,8 juta kunci enskripsi induk yang digunakan operator selular Telkomsel untuk melindungi percakapan pribadi dari pelanggannya. Intelijen Australia juga membongkar semua enskripsi yang dilakukan Telkomsel. Data pengguna telepon seluler pada 2012 menunjukkan,Telkomsel memiliki 121 juta pelanggan atau menguasai sekitar 62 persen pasar.

Juru bicara Partai Gerindra bidang teknologi dan informasi, M. Ralie Siregar mengatakan bahwa dalam menyikapi kasus penyadapan ini perlu dilihat latar belakang permasalahannya, “Saat ini saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel dan Indosat dikuasai oleh pihak asing. Singtel mempunyai pengaruh yang besar di Telkomsel walau hanya menguasai sepertiga saham. Dari fakta seperti ini kita bisa lihat bahwa aset-aset strategis yang dijual ke pihak asing pada akhirnya dapat berdampak negatif bagi negara ini.”

“Kasus penyadapan seperti ini sangat merugikan negara. Jika informasi-informasi penting yang berkaitan dengan rahasia negara bocor, tentu saja ini bisa sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Perlu ada langkah dan tindakan yang tegas karena hal seperti ini telah melecehkan martabat, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Presiden dan Menteri Luar Negeri harus bersikap tegas terhadap Australia. Jangan sampai negara kita terus dilecehkan seperti ini.

Di sisi lain Ralie mengatakan bahwa terjadinya kasus penyadapan menunjukkan bahwa pemerintah lemah dalam menjaga pertahanan dan ketahanan bangsa. “Oleh karena itu Indonesia harus memperbaiki sistem pertahanan dan ketahanan agar masalah penyadapan seperti ini tidak terjadi kembali.

“Hal lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan di bidang ekonomi untuk meningkatkan martabat bangsa. Bangsa kita diremehkan karena secara ekonomi kita lemah dan bergantung pada negara lain. Kemampuan teknologi juga harus ditingkatkan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman seperti ini. Pemerintah juga harus menjaga aset-aset strategis agar tidak lepas ke tangan asing yang nantinya justru merugikan bagi bangsa ini.” tutup Ralie.